centroriau.id,JAKARTA – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, yang ditandatangani Direktur Jenderal Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal dan mewajibkan Kemendikdasmen mencabut dokumen tersebut.
Sebelumnya, surat keterangan itu menjadi salah satu dokumen yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan ini bermula dari gugatan terhadap penerbitan surat penyetaraan pendidikan tersebut. Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan setara SMA.
Putusan MA tersebut juga memperkuat sorotan terhadap persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Meski demikian, pencabutan surat keterangan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan pemberhentian atau pembatalan jabatan wakil presiden. Konsekuensi terhadap status jabatan Gibran tetap harus melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku.***
